BPJS Proleh Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

BPJS Proleh Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Jakarta (13/04/2016) bpjs-kesehatan.go.id, Di tahun kedua pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) & BPJS Kesehatan untuk periode yg berakhir pada 31 Desember 2015 oleh Akuntan Publik yg mengaudit Laporan Keuangan DJS & BPJS Kesehatan Tahun 2015. Istilah WTP, saat ini sudah digantikan dengan istilah WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).
Dengan demikian Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan & BPJS Kesehatan disajikan secara wajar, dlm semua hal yg material, posisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan & Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta kinerja keuangan & arus kas untuk tahun yg berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Jika diakumulasi, perolehan opini tersebut sudah yg ke-24 kalinya diperoleh berturut-turut apabila dihitung sejak lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero).
Audit yg dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), merupakan wujud implementasi dari prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu keterbukaan, kehati-hatian & akuntabilitas, sebagaimana tertuang dlm UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, & dlm UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 37 ayat 1 menyebutkan : “BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dlm bentuk laporan pengelolaan program & laporan keuangan tahunan yg telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya”. Untuk Laporan Tahun 2015, audit ini dilakukan oleh KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (MSSL) yg berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited.

Capaian di Tahun 2015

Selama tahun 2015 program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yg dikelola BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 19.969 fasilitas kesehatan tingkat pertama & 1.847 RS serta 2.813 faskes penunjang (apotik, optik, dll). Keberadaan program ini sangat menolong masyarakat yg membutuhkan upaya memulihkan kondisi kesehatannya & mencegah kecacatan atas penyakit yg dideritanya.
Hal ini terlihat dari jumlah pemanfaatannya di fasilitas kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan, yaitu: sebanyak 100,62 juta kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, & Klinik Pratama/Swasta), serta 39,81 juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik RS) & 6,31 juta kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RS). Dengan demikian kehadiran program JKN-KIS ini sangat dirasakan masyarakat. Program ini selain melakukan upaya kuratif & rehabilitatif, juga menekankan pada upaya promotif preventif untuk kesehatan perorangan, antara lain: senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim & screening kesehatan.
Pengelolaan dana & program selama tahun 2015 telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP & capaian atas pelaksanaan Good Governance yg diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan memperoleh penilaian Sangat Baik (yg merupakan predikat tertinggi, yaitu > 85), dengan capaian skor aktual yaitu 88,96 dari skor maksimal 100. BPJS Kesehatan juga telah memperoleh penilaian yg baik (warna hijau) dari Kantor Staf Presiden (KSP) atas capaian Cetak & Distribusi KIS melalui pihak ketiga sebanyak 100,70% / 87.006.370 kartu.

3 Fokus Utama di Tahun 2016

Di tahun 2016, terdapat 3 fokus utama yg akan menjadi prioritas BPJS Kesehatan. 

Fokus Pertama

Fokus Pertama ialah Sustainabilitas Keuangan, untuk menjamin keberlangsungan program JKN-KIS menuju cakupan semesta. Caranya melalui optimalisasi rekrutmen Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) & peningkatan pengawasan kepatuhan, serta peningkatan upaya collecting iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) & penguatan investasi.

Fokus kedua

Fokus kedua ialah Pemantapan layanan, dlm rangka meningkatkan kepuasan seluruh peserta. Caranya dengan memperkuat sistem pelayanan on line untuk peserta PPU, implementasi Coordination of Benefit (COB), perluasan & peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama & lanjutan) khususnya optimalisasi peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai lini pelayanan tingkat pertama. 

Fokus ketiga

&, fokus ketiga ialah Optimalisasi Revolusi Mental, yaitu dengan semakin meningkatkan integritas, etos kerja & sosialisasi prinsip serta budaya bahwa dengan gotong royong maka target JKN-KIS menuju cakupan semesta untuk seluruh rakyat Indonesia akan lebih cepat tercapai.
“Pada prinsipinya, kami akan terus melakukan perbaikan yg terus menerus walau hasilnya saat ini sudah di atas target tahunan yg sudah ditetapkan. Program JKN-KIS yg dikelola BPJS Kesehatan sesungguhnya ialah re-aktualisasi dari budaya asli bangsa ini, yaitu gotong royong. Dukungan masyarakat serta stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk tercapainya jaminan kesehatan yg berkualitas & berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia kelak,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dlm Public Expose Laporan Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2015, Rabu (13/04).

BPJS Proleh Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | carinsurancenet.us | 4.5