Kini Badan Usaha Baru dapat Urus Izin Dokumen & Daftar BPJS Kesehatan Sekaligus

Kini Badan Usaha Baru dapat Urus Izin Dokumen & Daftar BPJS Kesehatan Sekaligus

dlm rangka mempermudah akses pendaftaran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), mulai 1 Maret 2016, Badan Usaha baru dapat langsung terdaftar dlm program jaminan kesehatan melalui sistem yg terintegrasi dengan pelayanan publik, seperti Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di Jakarta, Badan Koordinasi Pelayanan & Penanaman Modal (BKPPM) di Surabaya, kantor pelayanan pajak & lainnya. Mekanisme layanan satu pintu tersebut bertujuan untuk memangkas prosedur registrasi Badan Usaha baru, baik dlm hal pengurusan izin usaha maupun pendaftaran program jaminan kesehatan, agar lebih praktis & lebih cepat. Hal ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah Ease of Doing Business (EODB) / kemudahan berusaha di Indonesia.
Melalui layanan satu pintu, Badan Usaha baru yg mengurus permohonan perizinan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) &// Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada BPTSP/BKPPM, secara otomatis akan terdaftar dlm program jaminan kesehatan serta memperoleh nomor Virtual Account (VA) & hak akses (username & password) ke aplikasi online pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Badan Usaha baru yg dimaksud ialah Badan Usaha yg sedang memproses pengurusan perizinan Badan Usaha, / Badan Usaha yg telah memiliki perizinan Badan Usaha namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mengurus dokumen perizinan, Badan Usaha baru dapat menggunakan aplikasi online pelayanan publik / datang langsung ke titik pelayanan publik setempat.
“Jika permohonan perizinan tersebut telah disetujui BPTSP, sistem terintegrasi secara otomatis akan mengeluarkan nomor VA & hak akses aplikasi pendaftaran peserta online BPJS Kesehatan (E-DABU). Nantinya, nomor VA, hak akses aplikasi peserta, & formulir registrasi dapat diterima langsung oleh Badan Usaha pada saat proses permohonan perizinan. Kemudian, Badan Usaha akan dihubungi oleh BPJS Kesehatan terkait proses pendaftaran,” Ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dlm konferensi pers di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Rabu(23//2).
Sesuai dengan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penagihan, Pembayaran & Pelaporan Iuran secara Online untuk Peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha Baru dlm Rangka Kemudahan Berusaha, setelah memperoleh hak akses aplikasi peserta, Badan Usaha baru dapat melakukan entry data peserta. Jika Badan Usaha baru belum meng-entry data peserta lebih dari 3 bulan setelah menerima hak akses aplikasi peserta, maka Badan Usaha baru tersebut harus melakukan pendaftaran kembali. BPJS Kesehatan akan memverifikasi data kepesertaan yg telah di-entry Badan Usaha baru tersebut paling lama 1×24 jam.
Setelah memasukkan data peserta & anggota keluarganya, tahapan selanjutnya ialah proses approval oleh Badan Usaha baru. Tagihan iuran pertama akan diterima Badan Usaha baru tersebut dlm waktu 1×24 jamJika sudah melakukan pembayaran iuran pertama, selanjutnya Badan Usaha baru dapat mencetak e-ID untuk masing-masing karyawan Badan Usaha baru beserta anggota keluarganya.
“Melalui layanan satu pintu ini, BPJS Kesehatan berupaya menawarkan kemudahan pendaftaran, penagihan, pembayaran serta pelaporan iuran, khususnya untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Ada sejumlah perbedaan yg signifikan dari sistem sebelumnya. Dari segi pendaftaran, sebelumnya harus dilakukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan & memakan waktu sekitar satu hari, kini dapat dilakukan via online & terintegrasi dengan perizinan publik dengan estimasi waktu maksimal 3 jam. Dari segi penagihan iuran, dulu tagihan iuran pertama terbentuk tanggal 1 bulan berikutnya, sekarang dapat terbentuk dlm 1×24 jam,” kata Fachmi.
Selain itu, Fachmi menambahkan, dari segi pembayaran, jika sebelumnya untuk Badan Usaha yg tidak melakukan pembayaran iuran pertama selama 3 bulan, maka iurannya akan terakumulasi. Kini tagihan iuran pertamanya tetap diberlakukan 1 bulan. Kemudian dari segi pelaporan iuran, dulu akses informasi tagihan & pembayaran hanya dapat dilakukan secara manual & melalui email, kini dapat diperoleh melalui email & aplikasi online.
Pemda DKI Jakarta Langsung Teken MoU Integrasi Pelayanan Satu Pintu
Sejalan dengan peraturan BPJS Kesehatan tersebut, di hari yg sama BPJS Kesehatan Divisi Regional IV bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Pelayanan Jaminan Kesehatan melalui Integrasi Sistem Pelayanan Satu Pintu di DKI Jakarta, di Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (23/02). Hadir dlm penandatanganan tersebut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris & Guburnur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama.
dlm sambutannya Gubernur DKI Jakarta yg akrab dipanggil Ahok, mengungkapkan apresiasinya atas kinerja yg dilakukan BPJS Kesehatan sejauh ini. Menurutnya, dengan pengintegrasian pelayanan satu pintu akan semakin mempermudah masyarakat dlm memperoleh pelayanan publik, sehingga keluhan masyarakat akan menurun.
“Saya sangat apresiasi & saat ini keluhan mengenai BPJS Kesehatan sudah menurun, ini merupakan langkah yg sangat baik. Sudah banyak yg merasakan manfaat dari mengikuti program Jaminan Kesehatan. Prinsip gotong royong merupakan kunci dari keberhasilan program ini, & saya harap bukan hanya DKI Jakarta yg support namun seluruh daerah di Indonesia,” papar Ahok dlm sambutan.


Sumber :
http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/383/Buka-Layanan-Satu-Pintu-Kini-Badan-Usaha-Baru-dapat-Urus-Izin-Dokumen-&-Daftar-BPJS-Kesehatan-Sekaligus

Kini Badan Usaha Baru dapat Urus Izin Dokumen & Daftar BPJS Kesehatan Sekaligus | carinsurancenet.us | 4.5