Klaim pencairan dana JHT ditolak karena akun masih aktif apakah ada solusinya?

Klaim pencairan dana JHT ditolak karena akun masih aktif apakah ada solusinya?

Ada banyak sekali keluhan yg disampaikan oleh beberapa karyawan / mantan karyawan di sebuah perusahaan yg kebetulan terdaftar sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan, mereka mengeluh tidak dapat mencairkan Dana JHT (Jaminan hari tua) bpjs ketenagakerjaan 100% karena ditolak, padahal persyaratan untuk pencairan sudah lengkap, alasan utamanya ialah karena setelah usaha pencairan dilakukan ternyata kartu / kepesertaan dari mantan karyawan tersebut masih dlm ke adaan aktif.

Baca: Panduan pencairan dana JHT 100% berhasil

Padahal sesuai dengan peraturan saat karyawan keluar perusahaan seharusnya menonaktifkan keanggotaan dari bpjs ketenagakerjaan (BPJS TK) milik karyawan yg keluar tesebut tanpa diminta, & perusahaan harus menerbitkan paklaring  untuk karyawan tersebut sebagai salah satu sarat untuk melakukan pencarian dana JHT BPJS ketenagakerjaan miliknya.

klaim jht ditolak apakah ada solusinya?

Tapi sayangnya banyak terjadi meskipun karyawan sudah keluar ternyata kartu BPJS TK/jamsostek nya masih dlm keadaan aktif, mereka mengetahui bahwa kartu bpjs miliknya masih aktif saat mereka tidak berhasil melakukan pencairan dengan alasan kartu masih aktif.

Klaim JHT ditolak karena akun masih aktif apakah ada solusinya?

Sampai saat ini mungkin ada ribuan mantan pegawai / mantan karyawan dari perusahaan yg sampai saat ini belum berhasil melakukan pencairan dana JHT yg menjadi haknya, dengan alasan kartu masih aktif walaupun karyawan tersebut sudah lama keluar / resign dari perusahaan.

Masih aktifnya kartu walaupun karyawan sudah keluar ternyata ada penyebabnya, salah satunya ialah perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja ternyata diketahui masih memiliki tunggakan iuran bpjs ketenagakerjaan yg belum dilunasi.

Meskipun perusahaan meminta untuk menonaktifkan keanggotaan karyawan keluar tetap tidak dapat dilakukan karena perusahaan masih memiliki tunggakan, sehingga meskipun karyawan keluar kartu akan nonaktif sampai seluruh tunggakan dilunasi oleh perusahaan tersebut.

Karyawan tidak dapat menonaktifkan sendiri kartu bpjstk/jamsostek miliknya

yg menjadi permasalahan ialah, jika perusahaan tidak mau membayar tunggakan selamanya, bagaimana nasib karyawan, apakah dapat menonaktifkan kartu bpjs tk miliknya & ada peluang untuk dapat mengambil dana JHT yg menjadi haknya?

Sayangnya berdasarkan peraturan bpjs ketenagakerjaan, yg berhak menonaktifkan kartu jamsostek / bpjs ialah perusahaan, jadi si peserta sendiri tidak akan dapat menonaktifkan kartu miliknya walaupun sudah lama berhenti bekerja.

Bagaimana solusinya karyawan yanng keanggotaanya masih aktif?
Ini yg menjadi kendala & seolah-olah merugikan setiap karyawan, berdasarkan informasi yg diperoleh dari pihak bpjs ketenagakerjaan di situs resmi pemerintah lapor.go.id sampai saat ini belum ada solusinya. padahal kita tahu bahwa dana JHT itu ialah hak karyawan sepenuhnya.

Penjelasannya ialah sebagai berikut:

Sebagai Badan Penyelenggara yg ditunjuk oleh Peraturan Perundangan, BPJS Ketenagakerjaan harus patuh & taat untuk Peraturan Perundangan tersebut, dengan kami jelaskan sebagai berikut :

1. Sudah menjadi kewajiban perusahaan memberikan perlindungan untuk risiko kerja yg akan dialami oleh Tenaga Kerjanya. Risiko Hari Tua yg akan dialami akan diberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan didaftarkan oleh Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan membayar iuran sebesar 5,7% dari upah yg diterima, dibayarkan 3,7% dari perusahaan & 2% dari tenaga Kerja, & itu menjadi HAK Tenaga Kerja ditambah KEWAJIBAN BPJS Ketenagakerjaan memberikan hasil pengembangan.

2. JHT tersebut diberikan setelah Tenaga Kerja dinyatakan keluar dari Perusahaan dlm bentuk laporan (Non Aktif) yg diberikan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan & tidak dibayarkan lagi iuran Tenaga Kerja tersebut.

3. BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kewenangan me-NON AKTIF-kan Tenaga Kerja apabila perusahaan belum melaporkan Tenaga Kerja tersebut keluar & tidak dibayarkan lagi iuran nya. Manakala perusahaan belum melaporkan Tenaga Kerja keluar & MASIH membayarkan iuran Tenaga Kerja tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menerima & memberikan hasil pengembangan atas iuran tersebut.

Bagaimana Jalan keluarnya:
Pernyataan ini yg saya kutif dari situs lapor.go.id mengenai jalan keluar jika kepesertaan jamsostek bpjs masih aktif:

Bukankah terdapat hak bapak/ibu/saudara/i dari tunggakan iuran yg belum dibayarkan oleh perusahaan tersebut? Karenanya kami juga tidak ingin hak iuran tersebut tidak dikembalikan ke Tenaga Kerja karena tunggakan iuran/kewajiban yg belum diselesaikan oleh perusahaan. Sebagai Badan Penyelenggara, kami melakukan apa yg menjadi kewenangan kami. Upaya Surat Peringatan & ,melaporkan kepada pihak yg berwenang telah kami lakukan. Maka dari itu, mari kita tegakkan peraturan agar tidak ada pihak manapun yg dirugikan.


Jadi bagaimana kesimpulannya.

Sayang sekali, meskipun dana JHT ialah hak sepenuhnya peserta bpjs dari karyawan yg sudah berhenti, tetap saja ternyata pemerintah belum memiliki solusi jika perusahaan masih memiliki tunggakan, sehingga kartu akan terus dlm keadaan aktif.

Salah satu jalan keluar yg dapat ditemupuh ialah, karyawan harus meminta keperusahaan untuk menonaktifkan kartu bpjs tk miliknya & kita meminta juga keperusahaan untuk segera membayar setiap tunggakan.

Tapi solusi tersebut dapat saja buntu, jika perusahaan mangkir dari membayar iuran & tidak mau melunasi tunggakan, meskipun akan ada konsequensi dari pemerintah untuk perusahaan tersebut.

Tapi semoga saja, di kemudian hari bpjs tetap terus membenahi peraturannya sehingga tidak seolah-olah merugikan karyawan yg sudah keluar yg kesulitan mencairkan dana jHT yg menjadi haknya.

Semoga membantu.

Klaim pencairan dana JHT ditolak karena akun masih aktif apakah ada solusinya? | carinsurancenet.us | 4.5