Pengumuman Presiden Tentang Perubahan Iuran BPJS

Pengumuman Presiden Tentang Perubahan Iuran BPJS

JAKARTA (01/04/2016) : Beberapa waktu lalu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. dlm Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tersebut, ditetapkan perubahan iuran untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias peserta perorangan.  Jika sebelumnya iuran peserta perorangan kelas III Rp 25.500, kelas II Rp 42.500, & kelas I Rp 59.500, kini besarannya disesuaikan menjadi Rp 51.000 untuk kelas II serta Rp 80.000 untuk kelas I. Khusus untuk besaran iuran peserta kelas III, kini Presiden telah menetapkan kebijakan terbaru melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yg telah diundangkan pada tanggal 31 Maret 2016.

“Berdasarkan Perpres terbaru itu, Presiden telah menetapkan bahwa iuran peserta perorangan kelas III tidak berubah, yaitu tetap Rp 25.500 seperti ketentuan awal sebelum ada Perpres Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan untuk kelas II & kelas I, besarannya sama seperti yg tertuang dlm Perpres tersebut, yaitu Rp 51.000 & Rp 80.000,” kata Bayu Wahyudi selaku Direktur Hukum, Komunikasi & Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan dlm konferensi pers yg digelar di Media Center BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jumat (01/04).
Sebagai informasi, perubahan kebijakan iuran peserta kelas III dlm Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden & akan diundangkan kepada publik dlm waktu dekat. Berikut merupakan poin-poin penting dlm Perpres Nomor 19 Tahun 2016 yg patut diketahui oleh masyarakat:
A.    Penambahan Kelompok Peserta PPU & Penyesuaian Hak Kelas Perawatan Peserta PPU
1.     Pimpinan & anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukan dlm kategori PPU
2.     Iuran Jaminan Kesehatan untuk Peserta Pekerja Penerima Upah yg terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan & anggota DPRD, & Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji / Upah per bulan.
3.     Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai Pemberi Kerja dlm membayar iuran Jaminan Kesehatan untuk untuk kepala daerah & wakil kepala daerah, pimpinan & anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah & Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.
4.     Penyesuaian Hak Kelas Perawatan Peserta PPU :
a.     Ruang perawatan kelas II: Peserta Pekerja Penerima Upah & Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji / upah sampai dengan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
b.    Ruang perawatan kelas I: Peserta Pekerja Penerima Upah & Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji / upah di atas Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
B.    Pelayanan Kesehatan
Terbitnya Perpres Nomor 19 Tahun 2016 ini terdapat peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yaitu:
1.     Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan : dapat dilakukan peningkatan & rasionalisasi tarif, sehingga akan berdampak secara langsung untuk kualitas layanan untuk masyarakat.
2.     Penyesuaian rasio distribusi peserta dengan FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan): Rasio dokter & peserta = 1 : 5.000, dengan distribusi peserta yg lebih merata pada setiap FKTP, sehingga layanan kepada masyarakat lebih baik.
3.     Peningkatan akses pelayan (jumlah fasilitas kesehatan yg bekerjasama) : Jumlah FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan): 36.309, Jumlah FKRTL (rumah sakit & klinik utama): 2.068.
4.     Kinerja FKTP untuk pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kontrak berbasis komitmen pelayanan : dapat diterapkan sehingga upaya promotif & preventif berjalan optimal  (a.l. jumlah peserta yg kontak dengan tenaga kesehatan baik yg sakit maupun tidak sakit).
5.     Penambahan manfaat pelayanan kesehatan yg dirasakan masyarakat : Sudah mencakup:
a.     Pelayanan KB (tubektomi interval).
b.    Pemeriksaan medis dasar di rumah sakit (UGD).
C.    Penyesuaian Iuran
1.     Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBI  Jaminan Kesehatan  serta penduduk yg didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,- per orang per bulan. Penyesuaian iuran peserta PBI mulai berlaku pada 1 Januari 2016.
2.     Iuran jaminan kesehatan untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yg terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan & anggota DPRD, & Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji / upah per bulan, & dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
a.     3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; &
b.    2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
3.     Untuk proporsi iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha Swasta ialah tetap sama dengan yg sebelumnya, yaitu 4% (pemberi kerja), & 1% peserta (pekerja).
4.     Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) & peserta Bukan Pekerja, untuk kelas III menjadi Rp 30.000,-, kelas II menjadi Rp 51.000,- & kelas I menjadi Rp 80.000,-.Sebagaimana yg telah dijelaskan di paragraf awal, sesuai keputusan Presiden, besaran iuran untuk peserta kelas III tidak berubah, yaitu tetap Rp 25.500,- Ketentuan perubahan besaran peserta PBPU & peserta Bukan Pekerja tersebut berlaku mulai 1 April 2016.
PENYESUAIAN IURAN UNTUK KEBERLANJUTAN PROGRAM
Sesuai dengan peraturan perundangan, bahwa maksimal dlm kurun 2 (dua) tahun iuran Program Jaminan Kesehatan dievaluasi. Pembahasan Peraturan Presiden ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014 lintas kementerian, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum & HAM, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) & BPJS Kesehatan, serta stakeholder terkait lainnya.
Penyesuaian iuran yg tertuang dlm Perpres tersebut sudah merupakan perhitungan aktuaris oleh para ahli, termasuk rekomendasi dari DJSN. Pertimbangan untuk opsi penyesuaian iuran ialah opsi secara umum untuk keberlanjutan program. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah bahwa langkah-langkah yg diambil untuk menjaga keberlangsungan program dapat dilakukan dengan cara:
1) Mengurangi manfaat,
2) Menyesuaikan iuran,
3) Mengalokasikan dana tambahan dari APBN.
Untuk opsi pertama (mengurangi manfaat), tidak dilakukan pemerintah karena manfaat yg sudah ada, misalnya cuci darah, tidak mungkin & sangat tidak manusiawi apabila dihilangkan/dikurangi. Untuk opsi kedua (menyesuaikan iuran), idealnya harus menyesuaikan dengan hitungan aktuaria. dlm hal ini, minimal Rp 36.000,- untuk peserta kelas III sebagaimana hitungan terakhir (angka tahun 2016) oleh para ahli & rekomendasi DJSN. Minimal perhitungan jumlah iuran sebesar Rp 36.000,- untuk kelas III merupakan bottom line dasar minimal penyesuaian iuran yg ideal. Namun hal ini tidak menjadi opsi pemerintah.

Kalaupun ada penjelasan iuran, untuk kelas 3 peserta mandiri (PBPU) menjadi Rp 30.000,-. (angka ini masih di bawah bottom line yg direkomendasikan DJSN, yaitu Rp 36.000,- untuk kelas III). Artinya penyesuaianini, sesuai dengan yg dilaporkan ke Presiden, tidak naik sebesar yg seharusnya. Sehingga, ada opsi ketiga yg sudah disiapkan (mengalokasikan dana tambahan dari APBN), yg merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk melanjutkan keberlangsungan program (di luar penyesuaian iuran yg tidak sampai di angka bottom line Rp 36.000,- tersebut), yaitu: pemerintah mempersiapkan alokasi dana tambahan yg sudah dimasukkan dlm APBN 2016.


Sumber :
http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/detail/548

Pengumuman Presiden Tentang Perubahan Iuran BPJS | carinsurancenet.us | 4.5