Status BPJS untuk Suami Istri Pekerja Penerima Upah (PPU)?

Status BPJS untuk Suami Istri Pekerja Penerima Upah (PPU)?

Status kepesertaan BPJS untuk pasangan Suami & Istri sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU)? – Peraturan Presiden (Perpres) no 111 tahun 2013 menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS dari golongan pekerja penerima upah (PPU) / disebut juga sebagai peserta bpjs perusahaan / badan usaha, & jumlah tanggungan peserta BPJS PPU ialah 5 orang (peserta, suami/istri & 3 orang anaknya).

Sepertinya tidak akan timbul pertanyaan saat hanya suami yg seorang pekerja & istri bukan pekerja, si istri & anak-anaknya dapat menjadi tanggungan BPJS perusahaan suaminya, namun bagaimana status kepesertaan bpjs jika si suami & istri ke-dua-duanya ialah pekerja penerima upah (ppu), apakah cukup salah satu saja yg menjadi peserta bpjs ppu & yg lainnya menjadi tanggungan, / suami istri itu dua-duanya harus menjadi peserta bpjs di perusahaannya masing-masing.

Jika ke dua-duanya menjadi peserta bpjs ppu ya akan jelas berarti si istri maupun suami di perusahaannya masing-masing  keduanya membayar iuran bpjs perusahaan setiap bulanya secara bersamaan, wah double premi dong, rugi dong, padahal jika salah satu saja yg menjadi peserta bpjs ppu yg lain kan tinggal ikut tanggungan jadi cukup 1 kali bayar premi untuk maksimal 5 tanggungan jadi lebih irit kan.

Jadi bagaimana dong, apakah jika suami-istri pekerja penerima upah, cukup yg menjadi peserta bpjs ppu salah satu saja & yg lainnya menjadi tanggungan, / dua-duanya harus menjadi peserta bpjs perusahaan?

Status BPJS untuk Suami Istri Pekerja Penerima Upah (PPU)?

Tapi untungnya untuk permasalahan status kepesertaan bpjs suami & istri pekerja penerima upah ada sebuah surat edaran yg sedikit memberi menjelaskan tentang peraturan bpjs kesehatan untuk suami & istri yg keduanya sebagai peserta pekerja penerima upah:
surat edararan peserta bpjs untuk pasangan suami istri pekerja
surat edararan peserta bpjs untuk pasangan suami istri pekerja

Surat edaran di atas menjelaskan tentang status kepesertaan bpjs untuk pasangan suami & istri sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara & non penyelenggara negara serta kewajiban nik peserta bpjs kesehatan.

Kesimpulannya ialah:
1. Untuk pasangan suami istri yg bekerja, maka  keduanya wajib di daftarkan sebagai peserta bpjs ppu oleh perusahaannya masing-masing dimana yg bersangkutan bekerja & keduanya harus menanggung iuran bulanan (premi bpjs) masing-masing.
2. Anak dari pasangan suami/istri dapat memilih menjadi tanggungan salah satu orang tuanya dengan memilih kelas yg lebih tinggi, ingat kelas bpjs peserta untuk penerima upah haknya ialah kelas 1 / kelas II sesuai dengan gaji / golongan di perusahannya.
3. Jika Suami// istri mendapatkan hak kelas berbeda maka salah satunya dapat memilih kelas perawatan yg paling tinggi yg dimiliki oleh salah satu pasangannya, misal jika si suami ternyata mendapatkan hak kelas 1 di perusahaannya, sedangkan istri mendapatkan hak kelas 2 di perusahaannya, maka si istri dapat memilih kelas 1 ikut sama dengan si suami walaupun beda perusahaan.
4. Pada saat proses pendaftaran peserta menjadi peserta bpjs pekerja penerima upah (PPU), yg bersangkutan wajib menginformasikan kepada pihak perusahaan bahwa pasangannya ialah sama sebagai pekerja penerima upah, serta informasikan juga status anaknya apakah sudah menjadi peserta yg ikut pasangannya / belum.

Jadi sudah jelas bahwa jika pasangan suami & istri ke duanya ialah sebagai pekerja penerima upah maka mau tidak mau keduanya harus menjadi peserta bpjs di perusahaannya masing-masing & keduanya harus menanggung iuran sendiri-sendiri, istilah double premi terjadi karena dimaklumi status pasangan tersebut keduany ialah pekerja.

Demikian uraian tentang status kepesertaan bpjs untuk pasangan suami / istri pekerja penerima upah, semoga bermanfaa.

Status BPJS untuk Suami Istri Pekerja Penerima Upah (PPU)? | carinsurancenet.us | 4.5