Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS

 Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), yg dlm Pedoman ini disebut BADAN, ialah badan hukum publik yg dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, yg merupakan transformasi PT Jamsostek (Persero) untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional untuk seluruh rakyat Indonesia; sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yg bertujuan memberikan kepastian perlindungan & kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat;

BADAN dibentuk & dijalankan berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, & hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program & untuk sebesar-besar kepentingan peserta;

BADAN memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan sistem jaminan kesejahteraan untuk generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi yg akan datang dlm memenuhi kesejahteraannya. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Pasal 64 huruf b, & secara internasional menurut ISO 26000 disebut Social Responsibility;

Konsep TJSL BPJS

Definisi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Menurut ISO 26OOO, Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan didefinisikan sebagai “Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships”

Atas dasar itu, maka hakikat TJSL ialah sebagai tanggungjawab BADAN untuk dampak setiap keputusan & kegiatan BADAN untuk masyarakat & Lingkungan. TJSL merupakan kontribusi untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta partisipasi BADAN dlm meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yg layak. Pelaksanaan TJSL harus dilakukan secara transparan & mengandung nilai-nilai moral & beretika serta melibatkan pemangku kepentingan. Pelaksanaan TJSL BADAN bukan hanya patuh untuk peraturan perundangan-undangan yg berlaku, tetapi juga harus sejalan dengan norma-norma & kaidah-kaidah internasional. TJSL harus diintegrasikan dlm kegiatan BADAN sehari-hari.

Definisi TJSL BPJS Ketenagakerjaan

“Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan ialah tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun kualitas kehidupan yg lebih baik; yg dilaksanakan secara transparan & beretika, sebagai kontribusi BADAN untuk pembangunan berkelanjutan & peningkatan kesejahteraan masyarakat; dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, serta mematuhi regulasi & norma-norma internasional yg berlaku.”

Pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yg bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yg akan datang dlm memenuhi kebutuhan mereka.

Unsur Unsur TJSL

BADAN menjalankan Program TJSL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 pasal 64 huruf b & ISO 26000 sebagaimana disebutkan diatas. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan terdiri dari 6 (enam) unsur yaitu;

  •     Hak Asasi Manusia
  •     Praktek Ketenagakerjaan
  •     Operasional
  •     Peserta
  •     Masyarakat
  •     Lingkungan

Keenam unsur tersebut memiliki sifat yg saling ketergantungan satu sama lainnya dlm menumbuh kembangkan organisasi, sesuai dengan visi & misi BADAN. Keenam unsur tersebut supaya dapat berfungsi secara terpadu & menyeluruh, maka perlu diatur melalui implementasi sistem tata kelola yg baik (Good Governance). Pedoman TJSL ini merupakan contoh salah satu implementasi tata kelola yg baik.

Prinsip Dasar TJSL

dlm menjalankan TJSL, prinsip-prinsip dasar yg harus dipedomani dlm setiap pembuatan program, atas masing-masing unsur TJSL tersebut di atas ialah sbb :

1. Hak Asasi Manuasia

Berusaha untuk membangun kepercayaan, memberikan manfaat bersama & menunjukkan rasa hormat untuk martabat manusia, termasuk penghormatan untuk budaya, adat istiadat & nilai-nilai individu & kelompok.
Tidak mentolerir pelanggaran hak asasi manusia, & tidak terlibat / menjadi terlibat dlm aktivitas apapun yg meminta / mendorong pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yg terkait dengan perusahaan pemberi kerja / peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Bekerjasama dengan Pemerintah & lembaga lainnya untuk mendukung & melindungi hak asasi manusia sesuai dengan ruang lingkup kegiatan BADAN.

2. Praktik Ketenagakerjaan

Setiap karyawan mendapat perlakuan adil & selalu menghormati aspirasi & keberagaman di tempat kerja.
Menerapkan praktik ketenagakerjaan yg adil, dengan menghormati hukum nasional & peraturan daerah di mana BADAN beroperasi.
Menyediakan kesempatan yg sama dlm semua aspek pekerjaan & tidak akan terlibat / mentolerir pelanggaran hukum, korupsi, tindakan diskriminasi, intimidasi, & pelecehan.

3. Operasional

Melaksanakan & mendukung kegiatan penyuluhan dlm meningkatkan produktifitas operasional, seperti penyuluhan terkait risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja.
Melaksanakan & mendukung kegiatan hubungan kelembagaan dlm rangka meningkatkan jumlah peserta.
Melakukan screening & review terlebih dahulu untuk mitra kerja sebelum perjanjian kerjasama dengan mereka ditandatangani. Hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik & reputasi BADAN.

4. Peserta

Memberikan pelayanan terbaik baik seluruh Peserta melalui informasi yg jelas & mudah dipahami mengenai produk-produk, serta prosedur klaim yg mudah & transparan.
Memberikan pelayanan untuk mencapai kepuasan Peserta, & untuk menjaga kepercayaan Peserta & publik pada manfaat produk & layanan BADAN.
Melaksanakan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) di segala aspek pelayanan untuk mencapai budaya Service Excellence.

5. Masyarakat

Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan sarana & prasarana umum.
Melaksanakan & mendukung kegiatan yg bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat marginal menempuh pendidikan.
Memberikan bantuan (sumbangan/donasi) kepada masyarakat marginal & kelompok lainnya.

6. Lingkungan

Melaksanakan & mendukung kegiatan pelestarian lingkungan di setiap kantor BPJS Ketenagakerjaan / lingkungan sekitar.
Melaksanakan inisiatif penghematan energi & air, pengendalian emisi karbon & lain sebagainya.

7. Tata Kelola, Etika & Transparansi

Keenam unsur TJSL sebagaimana tersebut diatas saling ketergantungan satu sama lainnya sehingga perlu diatur dengan sistem tata kelola yg baik. Prinsip dasar tata kelola yg harus dibangun & dijalankan ialah:

Menerapkan standar tertinggi integritas & praktik tata kelola perusahaan untuk mempertahankan keunggulan dlm operasi sehari-hari, & untuk menjaga kepercayaan peserta BPJS Ketenagakerjaan & masyarakat pada umumnya.
Menjalankan operasional secara terbuka, jujur, & menjunjung tinggi prinsip etika, serta etos kerja & budaya BADAN.
Berkomitmen untuk melindungi manusia, keuangan, fisik, informasi, sosial, lingkungan, & reputasi.

Dewan Pengawas & Direksi akan bertindak sebagai role model dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan & dampaknya untuk pemangku kepentingan serta proses operasional secara menyeluruh, adil & transparan

Komitmen & Sasaran

Esensi TJSL BADAN terkandung dlm Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu “BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yg layak untuk setiap Peserta &// anggota keluarganya”.

Sebagai lembaga pemerintah yg bertanggungjawab untuk kepastian jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan TJSL. Setiap program TJSL harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi sasaran berikut:

  •     Mendukung peningkatan kepesertaan.
  •     Meningkatkan hubungan antar lembaga.
  •     Meningkatkan pelayanan kepada peserta, &
  •     Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan.

Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai orang / kelompok yg terkena dampak / memiliki pengaruh atas kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Pemangku kepentingan utama BADAN ialah Peserta program jaminan sosial nasional, yaitu setiap orang, termasuk orang asing yg bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yg telah membayar iuran.

Disamping peserta BPJS Ketenagakerjaan, kelompok lainnya yg merupakan pemangku kepentingan BADAN ialah: Pemberi kerja, Karyawan BADAN, Pemerintah, Regulator, Mitra kerja, & Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Visi, Misi, & Moto

Visi TJSL BADAN

Menjadi TJSL BADAN terpercaya & profesional yg berkontribusi dlm mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Misi TJSL BADAN

  •     Memenuhi kebutuhan dasar untuk tenaga kerja.
  •     Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  •     Berupaya secara aktif dlm pelestarian & perbaikan lingkungan.
  •     Menciptakan hubungan yg harmonis dengan pemangku kepentingan.

Moto TJSL BADAN

“Jembatan BERSAMA” (Berkelanjutan, Tepat Sasaran, Bermanfaat)

FungsiI TJSL

Sejalan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/151/052014 tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan, bahwa fungsi TJSL BADAN ialah perencanaan, pengoordinasian & pengendalian kegiatan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (Pelestarian Lingkungan & Pengembangan Masyarakat) guna menunjukkan komitmen BADAN untuk publik, masyarakat & memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan.

Kriteria Program TJSL

Program TJSL harus memenuhi tiga kriteria berikut:

1. Tepat sasaran
Program dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Skala Luas
Hasil program bermanfaat signifikan untuk masyarakat luas.

3. Berkesinambungan
Program bukan bersifat adhoc, tetapi sudah melalui proses perencanaan yg baik & dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pilar TJSL BADAN

Program TJSL BADAN merupakan jembatan menuju kesejahteraan masyarakat & kelestarian lingkungan. Program ini terdiri 4 pilar, yaitu:

Jembatan Kesejahteraan; yaitu program TJSL yg bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jembatan Kemandirian, yaitu program TJSL yg bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi mandiri.
Jembatan Hati, yaitu program TJSL yg bertujuan untuk menunjukkan kepedulian & empati untuk masyarakat.
Jembatan Kelestarian, yaitu program TJSL yg bertujuan untuk pemeliharaan & kelestarian lingkungan.

Program yg telah dilaksanakan

Program TJSL telah dilaksanakan sejak tahun 2013, dengan akumulasi penyaluran dana sebesar Rp 24,36 Milyar. Dana tersebut antara lain disalurkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  •     Bantuan Stimulus Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan
  •     Kegiatan Pasar Murah
  •     Gerakan Direksi Mengajar
  •     Kegiatan Mudik bersama menjelang Lebaran
  •     Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan Berbagi Tajil
  •     Program Bedah Rumah
  •     Bantuan Pembangunan sarana Umum
  •     Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah
  •     Bantuan Beasiswa
  •     Bantuan Korban Asap
  •     Bantuan Sapi

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS | carinsurancenet.us | 4.5